KABARINDONESIANEWS.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Maluku menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku bertema sektor kemiskinan, yang berlangsung secara luring dan daring di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (9/6/2026).
FGD tersebut bertujuan menghimpun informasi dan masukan strategis sebagai bahan penyusunan laporan eksekutif daerah yang akan menjadi dasar penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Bappeda Provinsi Maluku atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Dalam paparannya, Abdullah Vanath menegaskan bahwa kondisi kemiskinan di Maluku harus dipahami secara menyeluruh dengan melihat kontribusi dari seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut.
“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Vanath, salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Maluku adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang berkaitan erat dengan struktur ekonomi daerah. Ia menjelaskan, berbeda dengan daerah yang ditopang sektor industri besar, perekonomian Maluku masih bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD dan APBN.
Ia mengatakan dana transfer dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian daerah. Namun, penurunan alokasi transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 dan 2026 berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Vanath mengajak seluruh pihak memahami karakteristik pembangunan Maluku yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Ia mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao sebagai sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengungkapkan telah mengusulkan program kepada Kementerian Pertanian berupa penyediaan bibit kakao bagi masyarakat yang disertai dukungan pendapatan bulanan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Menutup diskusi, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Maluku.
“Kita harus terus bekerja dan mencari berbagai solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah dapat kembali pulih sehingga pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.(Red/Diskominfo Maluku)
