KABARINDONESIANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, dalam Rapat Pembahasan Update Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kilang pencairan gas alam (Liquefied Natural Gas/LNG Plant) beserta fasilitas pendukung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berlangsung di Kantor INPEX Masela, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai bagian dari tahapan pembangunan Proyek Blok Masela. Pembahasan dilakukan bersama Tim Terpadu PDSK, SKK Migas, dan INPEX guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Terpadu PDSK terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kita memastikan seluruh tahapan kerja Tim Terpadu dapat berjalan tepat waktu. KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan. Setelah hasil penilaian disampaikan, Tim Terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk menetapkan besaran nilai serta pihak-pihak yang berhak menerima melalui Keputusan Gubernur. Intinya, seluruh proses ini kita dorong agar berjalan lebih cepat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sadali.
Sementara itu, Perwakilan SKK Migas, George Nicholas Simanjuntak, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, termasuk Blok Masela, menjadi perhatian bersama mengingat proyek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“SKK Migas bertanggung jawab memastikan proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target. Blok Masela merupakan proyek yang memiliki potensi luar biasa sehingga seluruh proses harus berjalan tepat waktu. Di sisi lain, masyarakat juga harus memperoleh penanganan dampak sosial yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas, INPEX, Tim Terpadu PDSK, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan pembangunan Proyek Blok Masela dapat berjalan sesuai target, memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan.(Red/Diskominfo Maluku)
