KABARINDONESIANEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Salim, S.Pd., M.Pd., melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Halmahera Selatan, Jumat (30/1/2026). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Gane Timur dan Gane Barat.
Reses dipusatkan di Kantor Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan dihadiri oleh warga, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, Husni Salim menegaskan bahwa reses merupakan agenda penting DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan dan usulan masyarakat.
“Hari ini kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Semua masukan ini akan menjadi dasar perjuangan kami dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat Provinsi Maluku Utara,” ujar Husni Salim.
Wakil Ketua DPRD Maluku Utara periode 2024–2029 dari Fraksi PKS tersebut menambahkan bahwa kegiatan reses di wilayah Dapil IV Halmahera Selatan dilaksanakan secara rutin hampir setiap tahun sebagai bentuk komitmen wakil rakyat terhadap konstituen.
Pada reses kali ini, Husni Salim menyerap aspirasi masyarakat di delapan desa, di antaranya Desa Bisui, Gaimu, Paspale, Joronga, Saketa, Cango, Doro, Akelamo, dan Lalubi.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, antara lain permintaan pembangunan penahan abrasi (siring) di sepanjang pesisir pantai guna melindungi permukiman warga dari dampak gelombang laut, khususnya saat musim ombak.
Selain itu, masyarakat Desa Bisui mengusulkan bantuan tenda dan kursi karena desa tersebut memiliki empat dusun dan kerap kekurangan perlengkapan ketika beberapa kegiatan hajatan berlangsung secara bersamaan.
Warga juga mengusulkan bantuan peternakan ayam sebagai sumber mata pencaharian alternatif, serta perlengkapan dapur untuk menunjang kegiatan sosial dan hajatan di tingkat desa maupun dusun.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Husni Salim menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Aspirasi ini akan kami kawal dan perjuangkan, baik melalui APBD Provinsi maupun dengan mendorong dukungan dari pemerintah pusat. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan prioritas masyarakat tetap menjadi perhatian kami,” katanya.
Ia menegaskan bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab wakil rakyat melalui koordinasi dengan Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, warga Desa Bisui berharap agar aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kaperwil Malut: (SM)
