KABARINDONESIANEWS.COM— Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Jumat (12/6/2026). Setibanya di Bandara Pattimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam kunjungan tersebut, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Didampingi Sekda Maluku dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, ia berdialog dengan para pedagang dan pelaku usaha perikanan guna menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga nelayan.
Selain berdialog dengan warga, Veronica juga mengamati secara langsung aktivitas jual beli hasil perikanan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memahami kondisi riil masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dalam penguatan ekonomi perempuan dan keluarga nelayan.
Usai melakukan peninjauan, Veronica melanjutkan agenda kerjanya dengan menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon.
Forum yang diselenggarakan oleh Gerak Bersama Perempuan Maluku bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan dukungan Yayasan IPAS Indonesia itu menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen perempuan di Maluku. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat jejaring, membangun sinergi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kepulauan.
Melalui forum tersebut, para peserta juga berbagi pengalaman dan gagasan terkait isu perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.(Red/Diskominfo Maluku)
