KABARINDONESIANEWS.COM — Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang berlangsung di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa (8/9/2026).
Rakor dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, perwakilan BMKG, perwakilan Angkasa Pura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat sejak dini untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah yang terukur dalam menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik di wilayah Maluku.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Menurutnya, dampak sebaran abu vulkanik perlu diantisipasi secara menyeluruh karena tidak hanya berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga sektor transportasi dan mobilitas masyarakat.
“Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” ujarnya.
Sadali menjelaskan, gangguan transportasi, khususnya penerbangan dan perjalanan antardaerah, dapat berdampak terhadap mobilitas masyarakat serta berbagai agenda dan kegiatan berskala nasional yang melibatkan Maluku.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,” katanya.
Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan berskala nasional, dapat kembali berjalan dengan baik.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Sadali meminta seluruh unsur terkait menyiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, juga memiliki sejumlah sumber daya yang dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara bersama apabila sewaktu-waktu diperlukan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Sadali menegaskan, kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap potensi ancaman harus diantisipasi melalui perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan sumber daya.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas inisiatif pelaksanaan rakor tersebut. Sadali menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mendukung sepenuhnya gagasan dan langkah koordinasi yang dilakukan pada hari ini,” pungkasnya.
Rakor tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di wilayah Maluku. (Red/Diskominfo Maluku)
