KABARINDONESIANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat 72 desa di Maluku Utara yang belum menikmati aliran listrik. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Siram Perra, Minggu (4/1/2026).
Menurut gubernur, keterbatasan akses listrik berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan program elektrifikasi desa sebagai prioritas pembangunan.
Untuk mempercepat pemerataan listrik, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalin kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero). Kolaborasi tersebut bertujuan menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur.
“Penyalaan listrik akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, serta aspek teknis lainnya,” ujar Sherly.
Sebagai tahap awal, pemerintah merencanakan 29 desa mulai dialiri listrik pada Maret 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menuntaskan seluruh desa yang masih berada dalam kondisi gelap gulita.
Gubernur menegaskan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya listrik, aktivitas ekonomi desa dapat tumbuh, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, serta mendorong munculnya usaha-usaha produktif masyarakat.
Menutup keterangannya, Sherly mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung program tersebut agar dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam gelap, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Kaperwil Malut: Munces
