KABARINDONESIANEWS.COM – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matuting Tanjung, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan warga. Sejumlah proyek yang dibiayai melalui anggaran desa dilaporkan belum tuntas dan terindikasi mangkrak hingga awal 2026.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media pada Senin (16/2/2026), terdapat dua bangunan yang menjadi perhatian masyarakat, yakni gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Kedua fasilitas tersebut mulai dibangun pada periode awal kepemimpinan Kepala Desa Matuting Tanjung, Ais Luri, namun hingga kini belum difungsikan secara optimal.
Polindes Tidak Difungsikan
Bangunan Polindes yang direncanakan sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita terlihat tidak terawat. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan dan belum dilengkapi fasilitas pendukung.
Akibatnya, pelayanan kesehatan masyarakat sementara dilakukan di rumah warga.
“Setiap pemeriksaan balita dan ibu hamil dilakukan di rumah warga karena Polindes tidak bisa dipakai,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga mempertanyakan besaran anggaran pembangunan fasilitas tersebut yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Gedung PAUD Belum Rampung
Selain Polindes, pembangunan gedung PAUD juga dinilai belum rampung. Dari pantauan di lokasi, pemasangan keramik belum selesai, plafon belum terpasang, jendela belum terpasang sempurna, dan sebagian dinding belum diplester secara menyeluruh.
Sejumlah warga menduga pekerjaan tidak dilakukan secara maksimal dan minim pengawasan.
“Kalau melihat kondisinya, seperti tidak diawasi dengan baik. Banyak bagian yang belum selesai,” kata warga lainnya.
Proyek Pagar Desa Disorot
Sorotan juga mengarah pada proyek pembangunan pagar desa yang dimulai sejak 2023. Warga menyebut proyek tersebut menelan anggaran besar, namun hingga Februari 2026 belum sepenuhnya rampung.
Sebagian pagar tampak tidak rapi dan terdapat bagian yang terbengkalai. Warga menduga pengerjaan dilakukan tanpa melibatkan tenaga profesional sehingga kualitas bangunan dinilai kurang maksimal.
Dugaan Ketidakadilan Bansos
Selain proyek fisik, warga juga mengeluhkan dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti BLT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka menilai pembagian bantuan tidak merata dan terkesan tebang pilih.
Struktur pemerintahan desa juga disebut didominasi oleh keluarga kepala desa, termasuk dugaan pengangkatan anak kandung sebagai staf operator administrasi desa.
Beberapa warga mengaku enggan berbicara secara terbuka karena khawatir mendapat tekanan sosial.
Warga Minta Audit
Sejumlah warga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat di Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Matuting Tanjung.
Mereka juga meminta Bupati Halmahera Selatan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran.
Klarifikasi Kepala Desa
Kepala Desa Matuting Tanjung, Ais Luri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Ia menyatakan pembangunan PAUD yang belum rampung terjadi pada masa pejabat sebelumnya, Yohanes, dan telah diperiksa Inspektorat pada 2016. Namun, pekerjaan tidak dilanjutkan.
Terkait Polindes, Ais Luri menyebut bangunan tersebut dibangun pada masa pejabat kepala desa Jemi. Ia juga menjelaskan Polindes tidak difungsikan karena petugas medis menilai lokasi pelayanan terlalu jauh.
Namun, mantan pejabat kepala desa Jemi membantah pernyataan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah membangun Polindes pada masa jabatannya dan menyebut pembangunan PAUD dan Polindes saat itu melibatkan Ais Luri serta pejabat desa sebelumnya.
Ais Luri menambahkan, pada periode kepemimpinannya tahun 2009–2015, ia tidak mengetahui adanya pemeriksaan anggaran oleh Inspektorat terkait ADD. Untuk masa jabatan sejak 2023 hingga saat ini, ia menegaskan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam komunikasi lanjutan, Ais Luri menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang dinilainya tidak berdasar dan menghentikan komunikasi dengan jurnalis.
DPMD dan Inspektorat Belum Beri Keterangan
Secara terpisah, pihak DPMD saat dihubungi menyatakan masih mengikuti agenda musyawarah desa. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.
Kaperwil Malut: (SM)
