KABARINDONESIANEWS.COM — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, mencuat setelah sejumlah warga menyampaikan keluhan kepada awak media saat melakukan kunjungan ke desa tersebut pada 8 November 2025.
Warga menduga Kepala Desa Maidi, Abdulah Yakub, menggunakan sebagian anggaran Dana Desa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Menurut keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, selama masa kepemimpinan Abdulah Yakub yang baru berjalan satu periode, muncul dugaan kepemilikan sejumlah aset bernilai besar baik di dalam maupun di luar Desa Maidi.
“Awalnya kami tahu dari obrolan biasa dengan Pak Kades sendiri. Beliau sempat keceplosan bercerita soal mobil dan tanah itu,” ujar salah seorang warga kepada wartawan.
Dugaan Kepemilikan Aset
Warga menyebut Kepala Desa diduga memiliki satu unit mobil Avanza Veloz warna hitam, dua unit bangunan kos-kosan, serta beberapa bidang tanah kaplingan di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurut warga, Kepala Desa sempat menyebut bahwa aset-aset tersebut milik anak-anaknya yang bekerja di perusahaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Namun, sebagian warga menilai keterangan itu tidak masuk akal.
“Kami heran, berapa sebenarnya gaji karyawan di IWIP sampai bisa beli mobil, bangun kos-kosan, dan punya banyak tanah kapling?” ujar warga lain dengan nada heran.
Selain dugaan kepemilikan aset, warga juga menyoroti minimnya pembangunan di Desa Maidi. Padahal, berdasarkan data yang beredar, desa tersebut menerima alokasi Dana Desa sekitar Rp 2,6 miliar per tahun.
“Kami meminta Inspektorat, Kejaksaan Kota Tidore Kepulauan, dan BPKP Maluku Utara melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Maidi,” tegas salah seorang warga.
Warga berharap agar proses audit dilakukan secara transparan, dan jika terbukti ada penyalahgunaan, maka pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kepala Desa Maidi Bantah Dugaan Penyalahgunaan Dana
Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan WhatsApp pada Senin, 10 November 2025, Kepala Desa Maidi, Abdulah Yakub, membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Maaf, saya sedang ada kegiatan di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Perlu saya jelaskan bahwa mobil itu bukan milik saya. Coba tanya anak saya yang kerja di IWIP. Dia pernah jual sapi dan melanjutkan pembayaran mobil dari orang lain. Saya juga tidak tahu mobil itu sebenarnya atas nama siapa,” jelas Abdulah.
Ia juga menegaskan bahwa bangunan kos-kosan dan lahan kaplingan yang disebut warga merupakan milik anak-anaknya. “Itu milik anak saya dan suaminya. Mereka yang bekerja dan punya usaha sendiri,” ujarnya.
Penjelasan Anak Kepala Desa, Santi dan Mukamal
Pada hari yang sama, awak media juga mengonfirmasi kepada dua anak Kepala Desa Maidi, yakni Santi Abdulah dan Mukamal Abdulah, melalui pesan WhatsApp.
Santi Abdulah, anak perempuan Kepala Desa, menjelaskan bahwa tanah dan kos-kosan di Lelilef merupakan miliknya bersama suaminya yang bekerja di wilayah tersebut.
“Tanah dan kos-kosan itu kami beli dan bangun sendiri dari hasil kerja kami di Lelilef. Ada delapan kamar kos, semuanya dibangun tanpa bantuan dana dari Bapak,” ujar Santi.
Sementara itu, Mukamal Abdulah, anak laki-laki Kepala Desa, membantah bahwa mobil yang dimilikinya bersumber dari Dana Desa.
“Mobil itu milik pribadi saya. Saya beli dari hasil kerja di klinik PT IWIP selama satu tahun dan hasil penjualan sapi. Setelah itu saya lanjutkan cicilan selama tiga tahun dari penghasilan usaha kelapa,” jelas Mukamal.
Mukamal juga menegaskan bahwa dirinya telah mandiri secara ekonomi. “Saya sudah berkeluarga dan punya penghasilan sendiri. Jadi, tidak ada sangkut paut dengan orang tua saya dalam hal kepemilikan mobil itu,” tegasnya.
Permintaan Audit dan Transparansi
Meskipun Kepala Desa dan keluarganya telah memberikan klarifikasi, sebagian warga tetap mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Maidi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat berharap agar hasil audit nantinya dapat dipublikasikan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
(Kaperwil Maluku Utara melaporkan – Munces)
