KABARINDONESIANEWS.COM – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Maluku di sektor pertanian, termasuk pengembangan dan hilirisasi komoditas kelapa serta ubi kayu sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Tim Ahli Gubernur, serta jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Salah satu hasil utama pertemuan itu adalah persetujuan Menteri Pertanian terhadap program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah kepulauan.
“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.
Menurutnya, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Selain program kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mempresentasikan proposal hilirisasi ubi kayu yang direncanakan di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang secara terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.
“Kami datang bersama Tim Ahli Gubernur untuk menyampaikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan kami laksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan,” jelas Hendrik.
Ia menjelaskan bahwa hilirisasi ubi kayu diarahkan untuk menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu dan etanol.
“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, proposal yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku mendapat respons positif dari Kementerian Pertanian. Sejumlah usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) bahkan langsung mendapatkan persetujuan untuk ditindaklanjuti.
“Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” ungkap Hendrik.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Menteri Pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Maluku melalui sektor pertanian.
Menurut Hendrik, Menteri Pertanian mendorong setiap daerah untuk mengembangkan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain konektivitas antarwilayah, permodalan, sarana dan prasarana pertanian, serta aspek regulasi.
“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Meskipun demikian, Hendrik optimistis dukungan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi program hilirisasi yang telah dirancang pemerintah daerah.
“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka peluang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk BUMN dan dunia usaha, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat transformasi ekonomi Maluku berbasis sektor pertanian, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku.(Red/Diskominfo Maluku)
