KABARINDONESIANEWS.COM – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, resmi meluncurkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Host to Host (H2H) yang terintegrasi dengan sistem perbankan, di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/6/2026).
Peluncuran sistem tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni secara virtual, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Direktur Utama Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta implementasi SIPD-RI.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, mengatakan integrasi SIPD-RI secara host to host memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam mempercepat proses pencairan belanja dan penerimaan pendapatan daerah tanpa prosedur manual yang berbelit.
“Seluruh transaksi dapat dilakukan secara elektronik dan real-time tanpa perlu lagi pengantaran dokumen fisik ke bank,” ujarnya.
Menurut Syahrisal, sistem tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi pemerintah pusat, mendorong optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan ketertiban administrasi pajak dan retribusi.
Sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bank Maluku Malut telah menyiapkan berbagai dukungan teknologi, mulai dari sistem monitoring 24 jam, settlement otomatis, hingga layanan pembayaran digital melalui transfer antarbank, QRIS, e-wallet, kartu debit, dan uang elektronik.
Pada kesempatan itu, Syahrisal juga mengungkapkan kinerja positif Bank Maluku Malut. Hingga Mei 2026, laba bank tersebut tumbuh 35 persen secara year-on-year dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan bahwa implementasi SIPD-RI Host to Host merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan proses penerbitan dan pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara daring dengan lebih cepat, akurat, aman, dan transparan.
“Melalui sistem yang terintegrasi ini, proses pencairan dana dapat berlangsung secara real-time. Selain memangkas birokrasi, sistem ini juga meminimalkan risiko kesalahan manusia, meningkatkan keamanan transaksi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Vanath.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi, akurasi data, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dari Jakarta, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa implementasi SP2D Online melalui SIPD-RI merupakan bagian dari transformasi digital nasional dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fatoni, sistem tersebut mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjadi instrumen penting dalam mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, hingga Juni 2026 sebanyak 276 pemerintah daerah telah mengimplementasikan SP2D Online, terdiri atas 20 pemerintah provinsi, 49 pemerintah kota, dan 207 pemerintah kabupaten dengan dukungan 27 Bank Pembangunan Daerah yang telah terhubung ke SIPD-RI.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya mempercepat proses pencairan dana, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan APBD,” ujarnya.
Fatoni mendorong seluruh pemerintah daerah di Maluku untuk terus memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas komitmennya dalam mengadopsi sistem digital terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan terpercaya. (Red/Diskominfo Maluku)
